unclos adalah. TUGAS 1 - Hukum Internasional SMTR 4-Dikonversi. unclos adalah

dengan luas perairan adalah, 5,8 juta km², tersebut terdiri dari perairanSea (UNCLOS), 1982" dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Hak berdaulat dari negara pantai terbatas pada hal yang diatur oleh hukum internasional (ratione. Sebelum adanya Deklarasi Djuanda,. 1. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia, sebagai negara dengan kepulauan dan garis pantai terpanjang didunia, ini menjadi salah satu keuntungan bagi negara indonesia, sektor maritim dan laut. Jadi, menurut saya pribadi, UNCLOS muncul untuk menjadi jawaban atas fenomena atau potensi ketidakadilan. UU 43/2008 juga mendefinisikan konsep Batas Wilayah Yurisdiksi, yakni: "Garis batas yang merupakan. Definisi ? semoga dapat membantu walau kurangnya jawaban pengertian lengkap untuk menyatakan artinya. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS. Sahardjo lahir di Surakarta pada 26 Juni 1909, ia adalah putra dari R. T1 - Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. Dalam pasal 8 ayat (1) United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) disebutkan bahwa yang dinamakan Perairan Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Diunggah oleh ai dodoh. IPS / Ilmu Pengetahuan Sosial ? UNCLOS : Singkatan dari United Nation Convention on the Law of the Sea, Lembaga Hukum PBB yang menangani hukum laut Internasional. Klaim 200 mil laut tersebut banyak diberlakukan oleh negara-negara Afrika serta Amerika Latin. Pembahasan: Ciri ciri laut teritorial adalah memiliki batas sejauh 12 mil. Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 12 halaman. KOMPAS. 10 Article 58. GARIS PANGKAL KEPULAUAN. Akan tetapi, memasuki usianya yang ke-40 setelah kemunculannya di tahun 1982, UNCLOS memiliki tantangan yang tidak mudah. 29. The UNCLOS dispute system does have some features that are novel, or at least that were novel when the Convention was adopted in 1982. acuan adalah UNCLOS 1982. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Satu hal yang perlu segera direalisasikan adalah Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut atas kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2014. China sendiri bahwa 9 Dash Line yang merupakan dasar dia bahwa LCS itu bagian dari wilayahnya China, sementara ASEAN berpedoman bahwa ( United Nations Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk menentukan hak-hak maritim, kedaulatan, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim, tidak hanya. close menu Bahasa. Namun secara resmi, Deklarasi Djuanda baru diakui dan diratifikasi oleh 60 negara pada tahun. Jadi ilmu Kelautan Internasional yang ada selama ini adalah dibuat ATAS DASAR KEPENTINGAN negara. Laut sebagai media kontak sosial dan budaya. Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna: Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. 2. 76, TLN. Prinsip FoN diterapkan menjadi “Hak Lintas” pada seluruh rezim laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Segala sumber daya alam (SDA) yang ada di permukaan maupun. Zona Ekonomi Eksklusif adalah konsep di mana suatu negara pantai memiliki yurisdiksi atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa terkait Laut China Selatan, Tiongkok dan semua pihak wajib patuh pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). 52. 17, LN. Salah satunya adalah persaingan dua konsepsi, yaitu (Djalal, 1979): 1. adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi: 1. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 82 (Konvensi Hukum Laut Internasional). Inti dari Deklarasi Djuanda adalah bahwa Indonesia. Berdasarkan kasus di atas analisalah: 1. Hal itu membuat Indonesia diakui serta diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Jelaskan dalam keadaan apa suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan perlanggaran. Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 November 1949. 55822. MLC 2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara. Meskipun AS belum meratifikasi UNCLOS,. UNCLOS 1982 tetaplah merupakan suatu instrumen hukum internasional hasil negosiasi Negara-negara sepanjang 9 tahun selama Konferensi Hukum Laut PBB. com - Konflik Natuna memanas kembali setelah China menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam (migas), karena mengeklaim wilayah itu miliknya. Fluida ideal adalah fluida yang tidak mengalami perubahan viskositas, viskositasnya kontinyu dan gesekan antar partikelnya relatif kecil. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama yang mempunyai rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara 1 : 1 atau 9 : 1 (Pasal 47, ayat 1 UNCLOS 1982). Ini menetapkan bahwa beberapa lokasi milik semua umat manusia dan bahwa sumberTujuan hukum laut adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri,. Kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan terkait laut. Oleh karena itu, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan, detikers. A. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa. CO, Jakarta - Dr Sahardjo, S. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 6 tayangan. 193. Sejarah UNCLOS. Baca juga: Luas Negara Singapura yang Beda Tipis. ibukota Irlandia adalah Dublin. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. PETA WILAYAH R. [11]Sementara itu, posisi Deklarasi Djuanda yang telah diakui secara internasional diperkuat kembali oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Apakah tindakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) / Cina melanggar prinsip pacta sunt servanda dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)? Jelaskan! 2. 1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II 2. hukum internasional yaitu dalam UNCLOS 1982, juga diatur dalam hukum nasional yaitu terdapat dalam undang-undang Indonesia, pada Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. Kini UNCLOS 1982 telah berjalan selama 36 tahun, tentu sebagai Negara Kepulauan sudah saatnya melakukan evaluasi kebijakan tentang apa saja yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, sesungguhnya UNCLOS sendiri adalah merupakan perjanjian internasional yang telah mengatur perihal ZEE secara komprehensif. 1 tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia UNCLOS 1982. Akar katanya adalah ‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Bagir (2006) dalam Ramdhan (2002) mengatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang memiliki banyak Teluk, tercatat 341 teluk di yang telah memiliki nama. Bab V UNCLOS 1982 yang berisi pasal-pasal yang mengatur ZEE dapat dilihat di sini. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 konvensi 1982 yang menyebutkan bahwa ”lebar ZEE tidak boleh. Pengaturan tentang bendera kapal sudah ada dalam Convention on the High Seas tahun 1958, dan kemudian ditambahkan dan disempurnakan dalam UNCLOS 1982. Buka menu navigasi. Pada peta ini, perairan internasional ditunjukkan dengan warna biru tua, sedangkan warna biru muda adalah wilayah ZEE. Perjanjian itu berisi 320 artikel dan 9 lampiran. ”. pertama adalah yang termasuk ke dalam kategori nelayan tradisional. UNCLOS adalah perjanjian multilateral. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Ia bisa dihubungi melalui email: makmur. Jianwei Li, Ramses Amer, in Securing the Safety of Navigation in East Asia, 2013. 211 kilometer wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),. Pengaturan mengenai ZEE ini dibahas dalam. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982, pengertian : Dampak dari Deklarasi Djuanda 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2. Wujud suatu Negara Kepulauan ditentukan berdasarkan penentuan garis 2 Ibid. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Apakah tindakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) / Cina melanggar prinsip pacta sunt servanda dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)? Jelaskan! Jawaban: Tiongkok sudah melanggar prinsip pacta sunt servanda dimana dalam Perjanjian. METODE PENELITIAN Metode kami gunakan adalah metode studi literatur. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. . diantaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Apakah tindakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) / Cina melanggar prinsip pacta sunt servanda dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)? Jelaskan! 2. Pencarian sederhana adalah pencarian koleksi dengan menggunakan hanya satu kriteria pencarian saja. NKRI memiliki berbagai macam ciri khas, yakni kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Hal ini berawal ketika China mengambil ikan-ikan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia, dan didampingi Coast Guard China. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Judul Asli. Buka menu navigasi. UNCLOS 1982 ke dalam bahasa Indonesia menjadi KPBB-HL ini merupakan dasar untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional sebagai pelaksanaan atas keseluruhan aspek-aspek hukum laut sebagaimana yang termuatPengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli beserta Peranannya. Permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah :Ekslusif Indonesia (ZEEI) adalah bagian dari WPP NRI yang kerap kali menjadi wilayah rawan illegal fishing. Dalam UNCLOS, negara memiliki yurisdiksi terbatas di perairan internasional, yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan. 500m. ADVERTISEMENT. Di Indonesia, perkembangan peraturan mengenai laut pada dasarnya sejalan dengan hukum laut internasional. Subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum dan setiap pemilik atau pemegang kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. 1) Permasalahan yang timbul dari diterapkannya kebijakan pemanfaatan laut secara sektoral adalah. Maka dari itu, UNCLOS 1982 juga menyatakan bahwa negara kita ini, Indonesia, adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezza dan Michael Palaleogus pada pada tahun 1268. Negara Kepulauan (bahasa Inggris: archipelagic state) adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang memiliki arti suatu negara pulau. Pengertian Lintas (passage) sesuai pasal 18 adalah: berlayar atau melakukan navigasi secara “terus menerus”, “langsung’ serta “secepat mungkin”. UNCLOS adalah perjanjian multilateral yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan pengelolaan sumber daya laut di seluruh dunia, termasuk perairan internasional. Hakeng juga menjelaskan bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang tindakan penahanan kapal oleh aparat keamanan suatu negara di perairan internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Subjek. Going closer to the coastal state from high seas to the EEZ, besides the related restrictions on vessels in the high seas spelled out from. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Undang Undang No. Sejak setelah Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) berlaku penuh pada tanggal 16 November 1994 di seluruh negara peserta konvensi maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 18 juta kilometer persegi. Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga, batas terluamya ditetapkan melalui kesepakatan dengan negara tetangga, sesuai dengan hukum intemasional, khususnya UNCLOS 1982. Terdapat beberapa ketentuan yang terdapat di. 2. Dokumen ini berisi daftar konvensi internasional bidang maritim yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk tanggal dan tempat penandatanganan, tujuan, dan status berlakunya. Demikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut dimulai sejak tahun 1914, karena saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan. Berdasarkan isi dari konvensi UNCLOS maka terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal asing dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah. id. Original Posted By do61 Mahkamah arbitrasi digelar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), UNCLOS ini juga ditandatangani China dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara. Pertama, Indonesia telah berperan dalam pengelolaan dan pengaturan laut dunia sejak dulu. BBC World Service. Salah satu kasus pembajakan kapal adalah pembajakan di wilayah perairan Somalia, tepatnya di Teluk Aden. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Menurut UN Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) Article 121, pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi (dalam hal ini, mangrove, batu, gosong tidak termasuk sebagai kriteria pulau). Ini adalah prinsip lama yang mendasari UNCLOS (Pasal 87) yang menyatakan bahwa kapal apa pun, apa pun benderanya, diperbolehkan mengarungi lautan dengan bebas dan menangkap ikan, melakukan eksplorasi, melakukan penelitian ilmiah, dan aktivitas damai lainnya. Tugas. 1, 2017), penetapan ALKI melewati. Apa sebenarnya UNCLOS itu? Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional danPenelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor. Colreg juga menjadi pertimbangan disaat sidang mahkamah pelayaran, ketika terjadi kecelakaan karena tubrukan kapal. Pengaturan tata ruang. Dengan adanya perjanjian. Sekilas Latar Belakang Sebelum lahirnya ZEE, hukum laut internasional hanya mengakui laut teritorial dan laut bebas. Namun setiap kapal asing yang masuk ke perairan negara lain wajib mengikuti aturan tetentu. Meskipun AS belum meratifikasi UNCLOS,. Sejumlah negara saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan selama berabad-abad namun ketegangan baru-baru ini menimbulkan. Maka dari itu, tidak dibutuhkan lagi perjanjian internasional lainnya untuk mengatur batas ZEE antara 2 (dua) negara atau lebih. Menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III) tahun 1982 mengenai penetapan batas wilayah laut, menyatakan bahwa batas kewenangan wilayah laut suatu Negara Pantai diukur dan ditentukan posisinya dari Garis Pangkal (baseline). Baca juga: Batas Wilayah Indonesia: Astronomis dan Geografis Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Didalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa garis pangkal, yang dimana masing-masing garis-garis pangkal mempunyai kegunaanya. 1985/ No. Rezim ZEE mengubah secara revolusioner pengaturan atas laut di atas. Sejumlah tantangan UNCLOS ke depan, menurut Hassan, adalah menanggulangi masalah perbudakan modern di laut. com - Indonesia sebagai negara kepulauan diakui internasional. It lays down a comprehensive regime of law and order in the world's oceans and seas establishing rules governing all uses of the oceans and their resources. Tugas. No. Pembagian wilayah laut Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) terpilah menjadi 3 kategori. Judul Asli. Landas Kontinen. Salah satu nomenklatur penting terkait wilayah laut Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. 40Selanjutnya UNCLOS merumuskan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak navigasi internasional dan membahas hak-hak perlindungan maritim antar bangsa. 3 Proses penyelesaian menurut UNCLOS 1982 tentang penyelesaian blok Amblat. Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Peraturan Safety Of Life At Sea ( SOLAS ) Peraturan Safety Of Life At Sea (SOLAS) adalah peraturan yang mengatur keselamatan maritim paling utama. Hal ini tercantum dalam UNCLOS pasal 19 yang mengatakan bahwa kapal yang melintas negara lain tidak boleh berhenti sembarangan, harus terus berlayar, tidak boleh melakukan tindakan mengancam, mengambil sumberdaya milik negara lain, dan. • Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari : • perairan kepulauan seluas 2,3 juta km2 • laut teritorial seluas 0,8 juta km2. Teknik ini dilakukan dengan caraSalah satu penyebabnya adalah illegal fishing sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Kelautan yang mengatur penggunaan laut yang merupakan hasil dari konferensi PBB pada tahun 1982. Pelanggaran ini termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur mengenai kedaulatan oleh penjaga pantai China di. UNCLOS adalah hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Garis Pangkal Kepulauan. Konvensi STCW 1978 merupakan yang pertama dalam menetapkan persyaratan dasar dalam latihan, sertifikasi dan dinas jaga dalam tingkat internasional. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa. Pengadilan menemukan bahwa. Konflik Natuna merupakan konflik antara Indonesia dan China mengenai pulau di Indonesia, yakni Kepulauan Natuna. “Humor adalah senjata bagi orang yang tak bersenjata: humor bisa membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Dimana negara memiliki hak berdaulat. Dalam pasal 8 ayat (1) United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) disebutkan bahwa yang dinamakan Perairan Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Dalam konfrensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi Unclos pertama ini adalah: 1. Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. TUGAS 1 - Hukum Internasional SMTR 4-Dikonversi. Deskripsi: Hukum laut ppt. Negara Kepulauan menurut UNCLOS adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Pasal 46 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982). Negara Kepulauan menurut UNCLOS adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Pasal 46 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982). Hingga saat ini, lebih dari 150 negara telah menandatangani UNCLOS 1982, termasuk Indonesia. Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16. Kedaulatan Indonesia di perairan dalam bersifat mutlak tanpa bisa ditawar. Diunggah oleh Cok Novy. Bentuk dari pantai menjorok tajam ke dalam maupun keluar b. Sovereign rights berlaku di wilayah ZEE berdasarkan Pasal 56 UNCLOS dan landas kontinen berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UNCLOS. Bagaimana asumsi yang berbeda antara basis normatif nasional dengan UNCLOS perlu dibaca kembali dalam konteks. International Ship and Port Security Code (ISPS Code) adalah regulasi yang IMO (International Maritime Organization) yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman. UNCLOS, Mengenal Salah Satu Perjanjian Penting bagi Kedaulatan Indonesia. 3319, website dpr. adalah seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 30. UNCLOS ditandatangani oleh 117 negara peserta, termasuk Indonesia, di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Sea (UNCLOS) 1982. docx. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk. (Kewajiban dan Hak Negara Pantai dalam UNCLOS 82 - Indonesia adalah salah satu negara pantai yang telah meratifikasi UNCLOS dalam peraturan negaranya, sehingga Indonesia mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai negara pantai. Namun pada tahun 1910 ketinggian itu diturunkan menjadi 500m. Di antara pulau- pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan,. Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [], dijelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional," (pasal 1, ayat 4). 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 9 tayangan. - hak. PENDAHULUAN 1.